Category Archives: Artikel

SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI e-kinerja DI LINGKUNGAN BKPP LABUHANBATU

SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI e-kinerja DI LINGKUNGAN BKPP LABUHANBATU

 

Rantauprapat (23/02/2018), Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Kabupaten Labuhanbatu sesuai kinerja. Dasar kinerja ini diberikan merujuk pada kinerja ASN berbasis Aplikasi E-Kinerja. Penggunaan Aplikasi E-Kinerja ini didasari Undang-undang Nomor  5 Tahun 2014, Permenpan-RB Nomor 63 Tahun 2011, Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Continue reading

Penyusunan SKP PNS Tahun 2018

[Rantauprapat]. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Labuhanbatu kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk membuat dan melaporkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk tahun 2017 sebagai laporan kinerja dan 2018 sebagai kontrak kerja.

Hal ini juga sejalan dengan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor 032.4/KR.VI/BKN/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Monitoring Penyusunan SKP PNS Tahun 2018.

Laporan kinerja 2017 dan kontrak kerja 2018 ini nantinya akan menjadi bahan kajian BKPP selaku pengemban Tugas Fungsi Pembinaan Aparatur dan manajemen Kepegawaian. Sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, Setiap ASN diwajibkan membuat kontrak kerja diawal tahun dan dilakukan penilaian oleh pejabat penilai diakhir tahun anggaran.

Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pembinaan, Erna Hayati, SE, MAP menjelaskan bahwa penilaian dalam SKP ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi e-lapkin besutan Badan Kepegawaian Negara. Sebagaimana BKPP melakukan fungsi pengawasan akan disiplin pegawai dalam perencanaan kinerja, demikian halnya BKN melakukan pengawasan terhadap seluruh ASN se-Indonesia, dan akan memberi teguran ataupun hukuman disiplin  terhadap pelanggaran disiplin ini.

Diharapkan setiap ASN dapat membuat SKP yang lebih akurat dengan berangkat dari evaluasi SKP tahun sebelumnya, hal ini agar Profesionalitas dan kompetensi ASN tersebut semakin meningkat dan kinerja semakin terukur dengan akurat, untuk mendapatkan Tunjangan yang layak. “Gagal berencana berarti berencana untuk gagal” demikian Kasubbid Pengadaan dan Pembinaan mengakhiri penjelasannya. (a&n)

Absen Finggerprint BKPP: Tak sekedar Mesin

[Rantauprapat]. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten  Labuhanbatu Nomor 800/4598/BKPP-III/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 perihal Himbauan untuk Pengadaan Alat Absensi Elektronik, maka BKPP labuhanbatu mulai menerapkan sistem perekaman bukti absensi dengan menggunakan mesin finggerprint.

Sesuai dengan yang dipersyaratkan, Mesin finggerprint bermerk Solution type X100c itupun secara resmi beroperasi sejak Bulan Januari 2018 dan menjadi satu-satunya alat bukti dan pengukur kehadiran Aparatur di BKPP Labuhanbatu.

Syamsir, SE selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian, mengaku penerapan mesin ini membawa dampak positif terhadap peningkatan kehadiran dan kinerja di lingkungan kerja yang ditanggungjawabinya. “kehadiran tepat waktu di pagi hari membuat pegawai kerja produktif dan lebih teratur” ujar beliau. Alat ini bukan sekedar merekam bukti absensi, tapi lebih dari itu alat ini, juga merekam semangat dan keterpercayaan antar pegawai satu sama lain, begitu Syamsir menjelaskan. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa dengan fungsi pengukuran yang akurat, mesin ini membuat pegawai bekerja dengan nyaman tanpa curiga bahwa pegawai yang ogah-ogahan kerja dapat memiliki penghasilan yang sama, namun nantinya mesin inilah yang menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pegawai akan dibayar sesuai kerajinan dan keaktifannya dalam bekerja. Tepat waktu dan tepat fungsi akan memacu pegawai untuk meninggkatkan kemampuan dirinya, karena jika hanya bermalasan bukan hanya tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai, namun juga akan menerima Hukuman Disiplin, Tandas Beliau. (a&n)

 

Aplikasi e-kinerja labuhanbatu : suatu kajian penelitian dan pengembangan yang melahirkan solusi inovatif

RANTAUPRAPAT – Seiiring semangat Reformasi Birokrasi dalam menciptakan good governance, Pemkab Labuhanbatu berinovasi melahirkan aplikasi e-kinerja sebagai media sekaligus alat penilaian kinerja terukur aparaturnya. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini sejak tanggal 20  sampai 22 Februari 2018, dibuka oleh Plt Sekretaris Daerah Ahmad Muflih SH,MM, bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Permata Land Rantauprapat. Dalam pidato pembukaannya, Plt. Sekda mengingatkan agar semangat perubahan ini menjadi inspirasi bagi ASN labuhanbatu untuk semakin mengembangkan kapasitas diri dalam berkarir sebagai ASN. Dan diakhir acara pembukaan turut pula diserahkan username dan password aplikasi e-kinerja kepada Kepala BKPP labuhanbatu yakni Drs. Zainuddin Siregar selaku pengemban tugas fungsi pembinaan pegawai.

Pengembangan aplikasi ini dimotori oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Bagian Organisasi Tatalaksana (Ortala) dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) labuhanbatu dengan menjalin MoU / kerjasama bersama Politeknik Negeri Medan. Sampai saat ini pengembangan aplikasi ini sudah rampung untuk dapat disosialisasikan dan dijalankan. Sesuai arahan Sekda aplikasi ini sudah akan digunakan sebagai acuan untuk pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di bulan Maret 2018, dan dengan catatan setiap Aparatur harus sudah memasukkan aktivitas mereka sejak januari 2018 ke dalam sistem ini.

Balitbang Babupaten Labuhanbatu selaku panitia penyelenggara tak tanggung-tanggung mengundang 3 narasumber sekaligus untuk memastikan sosialisasi ini tuntas dipahami seluruh undangannya. Diantaranya Ismail Husni, S.Kom mewakili Politeknik Negeri Medan untuk urusan pengembangan fitur aplikasi, juga Nelson Muhammad Bangun, ST, MM Selaku kabag Ortala untuk penjelasan arah kebijakan peraturan TPP yang berlaku, serta Mardan Bangun, M.Psi selaku kasi Informasi Kepegawaian BKPP untuk urusan penerapan disiplin dan absensi terintegrasi sistem finggerprint.

“Aplikasi ini sudah hampir rampung, namun akan terus-menerus dievaluasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan waktu” demikian berulang kali kabag Ortala  menekankan. “Namun yang perlu ditangkap adalah semangat perubahan menuju arah yang lebih baik” tambah Kepala Balitbang, Hobol Zulkifli Rangkuti ,S.Sos dalam laporannya selaku ketua panitia pelaksana. Mungkin inilah yang dimaksud Presiden Jokowi dalam Nawacita-nya sebagai Pembangunan Infrastruktur yang membangun Budaya, semuanya demi perubahan yang lebih baik. KERJA, KERJA, KERJA. (a&n)

 

 

 

USUL KENAIKAN PANGKAT ASN LABUHANBATU PERIODE APRIL 2018

USUL KENAIKAN PANGKAT ASN LABUHANBATU PERIODE APRIL 2018

Hiruk pikuk ditengah udara panas ruangan itu terasa sangat berbeda dengan udara di luar ruangan. Pagi itu, langsung terasa kesibukan di ruang mutasi, mengingat batas akhir pemasukan usul pangkat april 2018 segera berakhir. Kepala Sub Bidang Mutasi Kepangkatan, Bobbi Ribli Ritonga, SH tampak mengkordinir rekan sekerjanya untuk segera menyelesaikan administrasi usul kenaikan pangkat tersebut. Ada yang berbeda dengan periode kenaikan pangkat kali ini, Kenaikan pangkat kali ini adalah mungkin yang terakhir yang dilakukan secara manual, mengingat kenaikan pangkat berikutnya sudah diberlakukan kenaikan pangkat otomatis sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai BUP golongan IV/b kebawah dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara.

Disela-sela kesibukannya,  Kepala Sub Bidang Mutasi Kepangkatan, Bobbi Ribli Ritonga, SH menjelaskan bahwa selain memeriksa kelengkapan berkas, mereka juga harus memasukkan data ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang berbasis web, sehingga sangat membutuhkan ketelitian, dan kesabaran, serta ketekunan. “Selain pada jam kerja dan hari kerja, kami juga harus bekerja di luar jam kerja bahkan pada hari libur, mengingat pada saat-saat itulah jaringan SAPK dirasakan lebih lancar” tambah beliau menjelaskan.

Seiring dengan reformasi birokrasi yang saat ini sedang dikerjakan, pelayanan kepegawaian pun sedang bertransformasi menuju pelayanan kepegawaian yang berbasis paperless, sehingga tumpukan kerja yang begitu banyak, nantinya akan sangat berkurang. Pelayanan kepegawaian pun bersifat otomatis sehingga akan semakin memudahkan pegawai untuk mendapatkan pelayanan kepegawaian yang optimal.(a&n)